Buka Suara Soal Konflik, Suu Kyi Tak Singgung Rohingya


aung-san-suu-kyiPemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya buka suara soal konflik yang tengah melanda negaranya, di tengah kecaman internasional soal gelombang kekerasan militer terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menyerukan “perdamaian dan rekonsiliasi nasional” meski tak sekalipun menyinggung soal penderitaan yang diterima etnis Rohingya di negaranya.

Dalam kunjungannya ke Singapura pada Rabu (30/11), peraih penghargaan Nobel Perdamaian itu juga tidak menyebutkan berbagai kekerasan yang terjadi di Rakhine, yang menurut laporan media sudah menewaskan setidaknya 86 orang. Alih-alih menyinggung Rohingya, Suu Kyi hanya menyerukan bawa stablitas negaranya diperlukan untuk menarik lebih banyak investor.

“Saya tidak akan menutupi fakta bahwa negara kami sedang menghadapi banyak tantangan. Tapi kami tidak takut terhadap tantangan ini, karena kami percaya bahwa kami memiliki teman-teman yang baik yang akan memahami dan membantu kami mengatasinya,” ujar Suu Kyi pada jamuan makan malam yang digelar Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Istana, dikutip dari Channel NewsAsia.

Suu Kyi, yang menjabat sebagai Penasihat Negara dan posisinya berada di atas Presiden Htin Kyaw, menyatakan bahwa negaranya ingin menunjukkan kepada publik internasional bahwa mereka bisa mengatasi serangkaian konflik yang terjadi di Myanmar.

“Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki banyak tantangan. Kami merupakan negara yang terdiri dari banyak komunitas etnis, dan kami harus berupaya keras untuk mencapai stabilitas dan menerapkan hukum seperti yang selama ini dilakukan Singapura,” ujar perempuan berusia 71 tahun itu.

Etnis Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar, menyebabkan mereka menjadi target diskriminasi dan kekerasan di negara yang mayoritas penduduknya pemeluk Buddha itu.

PBB melaporkan bahwa 30 ribu warga Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar dan mencoba melarikan diri ke Bangladesh, menyusul serangkaian aksi kekerasan militer di Rakhine sejak awal Oktober lalu.

Menurut berbagai laporan media, militer melakukan pembunuhan, penyiksaan dan di beberapa kasus, pemerkosaan di distrik Maungdaw, yang menjadi pusat konflik dan kini terisolasi itu.

Suu Kyi sebagai tokoh demokrasi Myanmar mendapatkan kecaman dari publik internasional karena sempat bungkam selama hampir dua bulan dan tidak memaparkan langkah konkret untuk mengatasi konflik tersebut.

Bungkamnya Suu Kyi telah memicu aksi unjuk rasa di negara ASEAN dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia. Suu Kyi sebenarnya dijadwalkan bertandang ke Indonesia setelah mengunjungi Singapura, namun rencana itu ditunda. Pihak Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta menampik penundaan itu karena aksi demonstrasi dan ancaman bom di kantor Kedubes.

“Para pebisnis tidak ingin berinvestasi di negara-negara yang tidak stabil. Kami tidak ingin menjadi negara yang tidak stabil tapi kami memiliki sejarah panjang soal perpecahan di negara kami. Jadi rekonsiliasi nasional dan perdamaian mau tidak mau penting bagi kami,” katanya, dikutip dari AFP.


Suu Kyi dijadwalkan berkunjung ke Singapura selama tiga hari. Singapura merupakan negara dengan investor terbesar di Myanmar setelah China.

Dalam kesempatan itu, Suu Kyi juga mengajak Singapura, dan negara ASEAN lain untuk membantu Myanmar menyelesaikan serangkaian konflik yang terjadi.

“Pada akhirnya, rakyat negara kami sendiri yang harus mengatasi tantangan itu. Tapi negara kami adalah bagian dari dunia, dari kawasan di mana ada Singapura juga di sana. Itu berarti perdamaian dan stabilitas harus diupayakan bukan hanya di negara kami, tapi juga di kawasan,” tuturnya.

Gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya di Maungdaw bermula pada awal Oktober lalu ketika tiga pos polisi di Rakhine diserang kelompok bersenjata, menewaskan sembilan petugas. Militer Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan ini, meski tak ada bukti konkret.

Hingga saat ini, pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban dari bentrokan militer dan etnis Rohingya di Maungdaw mencapai 86 orang, terdiri dari 17 tentara dan 69 etnis Rohingya. Namun menurut kelompok Rohingya sendiri, bentrokan itu sudah menelan lebih dari 400 nyawa.

Konflik ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu. Bentrokan saat itu menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

PBB melaporkan bahwa sebagian dari ribuan Muslim Rohingya melarikan diri dari aksi kekerasan di Rakhine dan berupaya menuju Bangladesh ditembaki petugas penjaga perbatasan ketika melewati Sungat Naf yang membatasi kedua negara.

Kepala pengungsi badan PBB (UNHCR) di Cox Bazar, John McKissick, bahkan menduga pemerintah Myanmar berupaya meluncurkan “pembersihan etnis” atau genosida terhadap etnis Rohingya.

Selama ini, sebagian besar dari 1,1 juta total populasi Muslim Rohingya dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Sementara, etnis Rohingya sendiri merasa sudah menjadi bagian dari Myanmar karena telah tinggal selama beberapa generasi di negara itu.[cnni]

(Visited 46 times, 1 visits today)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *